Negeri Rotinesia; negeri salah urus?

Semua orang berpikir untuk mengubah dunia.. Tapi tak satupun berpikir untuk merubah dirinya sendiri... Leo Tolstoy (1828-1910)

 

Akhir-akhir ini banyak demonstrasi yang terjadi di negeri ini, Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan baru dari pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tidak bisa dipungkiri sebuah kebijkan pasti akan menuai pro maupun kontra dari kalangan masyarakat. Kenaikan harga bbm pasti akan berimbas dengan kenaikan harga-harga, tak terkecuali harga sembako. Jika dilihat dari pusaran global, harga minyak dunia yang tiap tahun pasti naik membuat pemerintah harus menyesuaikan harga guna menghindari deficit. Masyarakat pun dibuat resah dengan hal tersebut, akan tetapi pemerintah kali ini menawarkan solusi, yakni bantuan langsung tunai sementara (blts). Secara kasat mata, kebijakan ini seperti memberi ikan kepada pemancing, bukan memberi kailnya untuk mencari ikan. Maksudnya, masyarakat kecil atau wong cilik diberikan subsidi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut sejumlah 100-200 ribu kepada setiap kepala keluarga yang masuk kategori tidak mampu (miskin). Tanggapan dari berbagai pihak pun muncul, mulai dari pengamat kebijakan dan para akademisi. Mereka menganggap hal ini akan berdampak buruk, yakni ketergantungan masyarakat kepada bantuan tersebut. Menurut saya, alangkah bijaknya pemerintah untuk membuka dan mempermudah terhadap akses masyarakat untuk dapat semudah-mudahnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini yang menjadi kendala, sulitnya lapangan pekerjaan menambah daftar tragis dari penderitaan rakyat. Pemerintah harus memfasilitasi hal ini. Jika tidak maka angka pengangguran yang ada dinegeri ini akan semakin naik dan terus naik. Padahal kita tahu bahwasannya pengangguran imbas dari sulitnya lapangan pekerjaan akan berdampak buruk terhadap kondisi social dan politik dimasyarakat. Seperti kriminalitas tentu menjadi buntut dari hal tersebut.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya. Jika mengutip dari salah satu bait lagunya Koes Plus pun “bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu”. Ironis sekali melihat carut marutnya pengurusnya negeri ini dalam segala aspek. Bahkan ada yang menyebutkan negeri ini salah urus. Tapi apakah yang salah urus? Aspek mana? Sejauh mana salah urusnya? Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua, yaitu pemerintah,masyarakat dan stake holder lainya. Negeri yang kaya tentu dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Coba kita tengok bangsa Jepang,bagaimana jepang berkembang menjadi macan asia. Dahulu Barat mencemooh bangsa berwarna, termasuk asia. Tetapi tekad jepang untuk maju ternyata mengalahkan asumsi  tanpa dasar tersebut.  Masarakat jepang adalah masayarakat yang ingin maju, melihat dari keuletan dan kerja keras yang dimiliki bangsa tersebut. Walaupun sumber dayanya hanya minim, akan tetapi kemauan dari masyarakat jepang ternyata mengubah segalanya.

Mari kita kembali lagi ke permasalahan di Indonesia. Menurut saya, mengutip pernyataan Amien Rais, bangsa ini adalah bangsa inlander. inlander adalah perasaan rendah diri. Menyakitkan sekali statement ini tampaknya. Tapi apa boleh dikata kenyataan memang berkata demikian. Mari kita cermati tentang permasalahan sepeerti BUMN, seperti pertamina, PLN, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa perusahaan milik Negara itu untuk mensejahterakan bangsa, dan juga masyarakatnya. Pembangunan, pendidikan dapat berjalan lancer dengan adanya surplus dari pendapatan tersebut. Namun ternyata BUMN ini sekarang terjajah, artinya hamper seluruh saham dimiliki oleh asing, bukan Negara. Kasus freepot, sebuah perusahaan bergelimang emas, berapa persen yang kita dapat dari hasil tersebut. Kontak kerja kepemilikan freepot ternyata diperpanjang lagi. Selain itu permasalahan lebih pelik lagi dengan adanya korupsi yang melanda negeri ini. Korupsi sekarang bak cendawan di musim hujan, tumbuh dan berkembang dimana-mana dan susah diberantas. Uang yag seharusnya dapat untuk kesejahteraan Negara ternyata berpindah untuk kesejahteraan pribadi, yakni korupptor itu sendiri.

Kembali lagi kepermasalah kenaikan BBM, sebenarnya naik atau tidaknya hal ini sepertinya sama saja. Beberapa tahun lalu, kenaikan BBM disambut dengan demo baik yang damai maupun yang dengan kekerasan. Nyatanya dijalan jalan yang semakin padat dengan kendaraan bermotor seperti mobil maupun motor. Kredit yang ditawarkan pun semakin menggiurkan, 500 ribu sudah bisa membawa pulang motor. Selanjutnya menurut saya perputaran uang akan selalu seperti siklus, maksudnya rakyat tetap menghadapi system yang ada, kemoderenan, dan juga globalisasi menjadi bumbu di kehidupan bangsa ini. Kapitalisasi ekonomi semakin menyusup dari atas sampai bawah.  Merebaknya minimarket ke berbagai daerah rupanya merupakan dampak dari hal tersebut, yakni pasar bebas. Masyarakat dihadapkan dan melihat secara nyata sekaligus menjadi sasaran utama mini market ini. Persaingan yang nampaknya tidak sehat tersebut terlihat secara jelas. Pasar-pasar tradisional dan usaha kecil menengah milik masyarakat terdesak dan kalah saingan. Padahal beberapa tahun lalu pemerintah kita sudah menyepakati pakta perdagangan dan pasar bebas. Ini artinya Negara ini dihadapkan untuk persaingan pasar dengan maraknya produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Padahal nampaknya masyarakat belum siap menghadapinya dan pemerintah tidak juga menyiapkannya. Kepentingan para kapitalis ternyata menjadi landasan utama dalam berbagai kebijakan,terutama pada investor-investor asing, pemerintah terlihat seperti “menyembah” mereka. Bukankah harusnya sebuah kebijakan tersebut harusnya melihat kondisi riil dari masyarakat dan menimbang untung atau rugi kebijakan tersebut.

Nampaknya sejarah memang berulang. Pada masa pemerintahan colonial Hindia Belanda juga menerapkan kebijakan tersebut. Agrarische Wet 1870 (Undang-undang agraria tahun 1870) sudah mengarah pada kepentingan kapitalisme. Latar belakangnya adalah para kaum liberal yang saat itu berada di Belanda menentang keras terhadap kebijakan dari pemerintah Belanda, seperti adanya tanam paksa yang dinilai menyengsarakan rakyat. Mereka ingin membantu penduduk (Jawa) serta mencari keuntungan dari tanah jajahan dengan cara mengusulkan berdirinya perusahaan swasta asing (Eropa). Yang menjadi perhatian atau isu utama dari kebijakan ini adalah tentang adanya pemberian hak erfpacht, semacam Hak Guna Usaha, yang memungkinkan seseorang menyewa tanah terlantar yang telah menjadi milik negara yang selama maksimum 75 tahun sesuai kewenangan yang diberikan hak eigendom (kepemilikan), selain dapat mewariskannya dan menjadikan agunan. Artinya nusantara dijarah lagi oleh Belanda dengan gaya baru, dan kepentingan kapitalis beriring dengan penderitaan masyarakat yang semakin terdesak. Pada akhirnya kebijakan pemerintah colonial Belanda pada awal abad 19, yaitu seiring dengan politik etis atau politik balas budi yang secara teks telihat menguntungkan rakyat pribumi tapi dalam aplikasinya semua kebijakan mengarah pada kepentingan pemerintah kolonial. Perkebunan dan perusahaan swasta lainnya dikuasai asing, ada Eropa dan Cina. Dimana rakyat pribumi berada? Mereka terus saja terkurung dalam jurang penderitaan. Walaupun dulu ada perkebunan milik bersama rakyat, seperti didaerah Sumatra, akan tetapi hanya minoritas saja, selebihnya mayoritas masih berada dalam cengkeraman pemerintah Belanda. Namanya juga penjajah, daerah jajahan adalah sebagai daerah vital yang harus dilindungi dan dikeruk keuntungannya.

Negara ini miskin negarawan dan pahlawan. Menurut saya Negarawan adalah sesorang yang tulus ikhlas memperjuangkan negaranya. Sedangkan pahlawan orang yang berjasa terhadap apa yang diperjuangakannya dan memberi nilai positif untuk kalangan banyak. Biasanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa heroic dan lain-lain. Pengertian tersebut seperti dua sisi mata uang yang hampir sama. Susahnya mencari figure pemimpin yang dapat dijadikan panutan masyarakat, dalam tindak tanduknya maupun pemikirannya. Mereka seperti mutiara dalam pasir, artinya susah sekali ditemukan, bahkah seperti tidak ada. Namun nampaknya kita tidak boleh pesimis, seburuk-buruknya orang, pasti punya sisi baik. Yang menjadi permasalahannya adalah kemauan yang menggerakkan untuk menjadi baik tersebut. Menurut Thomas Aritonga, pendidikan karakter itu mempunya tiga aspek, yakni mengetahui, menginginkan, dan melakukan kebaikan.  Orang yang mengetahui kebaikan akan tetapi tidak menginginkannya itu sama saja tidak ada artinya, kelakuan orang seperti ini biasanya berorientasi negative. Kemudian orang yang mengetahui sesuatu yang baik,dan dia menginginkannya tapi tidak melakukan, dia orang yang apatis dan pasif terhadap kebenaran. Yang terakhir adalah orang yang mengetahui, menginginkan kebaikan dan kebenaran dan diimplementasikan dalam tindakan, kata tidak dihianati oleh laku. Rosulullah pernah bersabda, apabila kamu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan lisan, langkah selanjutnya kemudian dengan tindakan. Jika tidak mampu maka cegahlah dengan hati, yang seperti itu adalah selemah-lemahnya iman.

Hal tersebut  apakah senada dengan tingkah para pejabat public khususnya dan masyarakat pada umumnya? Diluar sana sampai sekarang banyak sekali para koruptor yang menggasak uang rakyat, ada yang lolos namun tidak sedikit yang tertangkap. Mereka yang tertangkap menyanyi-nyanyi di pengadilan dengan suara kebohongan. Padahal bukti otentik sudah nyata-nyata ada, namun masih banyak juga yang berkelit. Banyak pula kasus korupsi yang terbongkar dan ternyata sudah bersistem. Ternyata politik perkoncoan di Negara ini dapat dimainkan dengan luwesnya. Dari anak buah, jajaran direktur, kurir, hakim, jaksa, politisi dan  lain sebagainya sambung menyambung dan terjadi korelasi yang apik dalam kejahatan. Ada apa dengan moral pemimpin di negeri ini? Yang salah apakah sistemnya ataukah mental inlander orang-orangnya? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan retoris demikian. Mungkin perlu waktu dan memang biarlah waktu dan sejarah yang menjawabnya.

Namun langkah ijtihad belum tertutup dan masih ada banyak jalan untuk memperbaiki, merubah tatanan yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Menurut saya kenapa pemerintahan ini didominasi oleh partai politik. Memang jalan demokrasi memberi ruang untuk partai politik tersebut. Akan tetapi sejauh ini beberapa banyak kasus penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi orang atau kelompok, partai politik nampaknya terdaftar dalam urutan terdepan dalam hal ini. Sampai-sampai mantan ketua umum Komisi pembertantasan korupsi (KPK), Busyro Muqodas mengeluarkan statement “partai politik adalah tempat kaderisasi koruptor”. Pernyataan tersebut langsung menuai protes dari para politisi, dan terkesan menyerang Busyro sendiri. Sangat disayangkan, harusnya hal ini menjadi wahana instrospeksi massif dari para petinggi partai untuk memperbaiki diri dan mendidik kader-kadernya untuk transparan dan lebih mementingkan aspirasi rakyat. Coba kita amati, jajaran pemerintahan ini didominasi oleh politisi, seperti para menteri, bupati, walikota, presiden, camat dan lain sebagainya. Kursi-kursi pemerintahan menjadi rebutan. Rakyat baru diingingat setelah ada pemilu, seperti ungkapan rakyat itu ada jika pemilu datang, selebihnya tidak. Miris sekali ungkapan ini, bagi kita yang punya hati nurani, bagi yang tidak itu juga menjadi hak mereka, karena hati yang bersih juga bisa menjadi kotor, bahkan mati. Ini semua adalah pilihan.

Selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi hal ini. Seperti sungai yang deras dengan arus yang kencang, jika kita tidak siap maka akan ikut hanyut dalam arus tersebut. Mainstream yang ada seiring dengan maindset masyarakat yang sudah disusun dan mencoba dibentuk sedemikian rupa sesuai keinginan dan tujuan dari pemilik kepentingan (negara,kapitalis,etc.). segala kebijakan pasti akan menuai pro dan kontra. Tidak ada yang sempurna, adanya adalah mendekati sempura. Tinggal bagaimana mengaplikasikan segala ide-ide untuk dijabarkan menjadi segala sesuatu yang dapat dan bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa waktu lalu di sebuah angkringan disudut kota Yogyakarta, ada pembeli jajan bilang “aku raurusan pemimpine arep do yak yakan, arep korupsi, paten-patenan lan liya-liyane, seng penting wetengku wareg, rego-rego murah, aku wes seneng”. (aku tidak peduli dengan pemimpinnya rebutan kekuasaan, korupsi dan saling membunuh (fitnah, etc.) dan sebagainya. Yang penting perutku kenyang, harga-harga (sembako) murah, aku sudah senang). Obrolan tersebut tidak jauh-jauh dari carut marut negara dan sudah mulai naiknya harga-harga karena isu kenaikan BBM. Selain itu membicarakan tentang para pejabat yang korupsi seperti para menteri, politisi, anggota DPR dan sebagainya. Percakapan tersebut terasa tulus,walaupun tanpa didasari dengan teori maupun konsep yang jelas, namun realita dilapangan memang demikian. Panggung pengadilan dan politik seperti panggung ketoprak, yang penuh dengan sandiwara. Nampaknya hal tersebut merupakan representasi dari kondisi masyarakat saat ini, yang tidak peduli dan apatis dengan yang terjadi di luar sana. Kepercayaan masyarakat harus dipupuk lagi dengan yang namanya tanggung jawab. Janji-janji sama saja dengan ide-ide yang hanya ada di dalam otak, jika tidak ditafsirkan dan dilaksanakan adalah absurd belaka.

Meminjam pendapat A. Syafii Maarif, penyakit bangsa adalah piawai merumuskan, tetapi gagal melaksanakan. Sebaliknya masyarakat harus peduli dan turut mendukung mensukseskan rencana-rencana tersebut. Pemerintahan yang bersih, masyarakat yang kreatif dan cerdas adalah modal utama dalam membangun peradaban yang beradab.  Hubungan yang erat patron-klien yang sinergis antara yang memimpin dengan yang dipimpin terjaga dengan baik.  Sehingga bisa dibayangkan negeri ini sangat kondusif dan (mungkin) bisa maju dengan didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah.  Saya pernah membaca sebuah anekdot, perdana menteri Jepang dan presiden Indonesia bertemu dalam sebuah acara resmi kenegaraan. Kemudian terjadi percakapan.

PM Jepang      : Pak Presiden yang terhormat, bagaimana kalau kita bertukar pulau, antara pulau Jepang dengan Pulau Sumatera.

Presiden          : Loh, kok bisa begitu?

PM Jepang      : Anda boleh membawa apapun dari Indonesia untuk di bawa ke Jepang, sedangkan saya tidak akan membawa apapun, kecuali rakyat Jepang. Anda tahu, Jepang sekarang sudah lengkap, modern dan maju. Gedung-gedung bertingkat, fasilitas semua ada.

Presiden          : #@#%$@^^&&@$&@..

Maka, setelah hampir 67 tahun Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, bangsa ini mulai bangkit dari keterpurukan dan (sedang) menuju ke arah negara yang berkembang. Setidaknya pengorbanan para pemikir, pejuang, dan partisipan terdahulu membuahkan hasil, yakni Indonesia Merdeka dan menjadi sebuah negara yang “Bhineka Tunggal ika”. Penerus aktifitas bangsa mulai perlahan-lahan merumuskan dan berusaha memajukan bangsa ini dengan penuh pengorbanan, mulai dari zaman Soekarno, Suharto, sampai sekarang ini zaman SBY. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bangsa ini memang sudah merdeka secara konstitusi (1945), yakni punya kuasa penuh untuk mengatur negara tanpa adanya intervensi asing. Akan tetapi periode selanjutnya (1950-sekarang) seiring dengan perkembangan zaman yang terus melaju, bentuk-bentuk penjajahan secara tidak langsung sangat kita rasakan. Maksudnya, penjajahan dalam bidang-bidang potesial, seperti ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Hampir segala aspek kita terjajah. Perbedaan yang dirasakan, bahwa penjajahan fisik (kolonialisme) efeknya langsung, dan penjajahan secara tidak langsung (kapitalisme, liberalism, globalisasi) efeknya secara tidak langsung dan perlahan-lahan.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa yang kaya raya ini sangat potensial jika diaplikasikan dalam berpijak. Kita punya system gotong royong, ekonomi kerakyatan dan sebagainya yang sangat masuk kedalam ranah apa itu yang dinamakan kesejahteraan. Kesejahteraan dan kemakmuran akan mudah tercapai jika didukung adanya keamanan. Perlindungan dari pemerintah dan kebijakan yang pro-rakyat zaman ini semakin miskin dikeluarkan. Maka mendekati pemilihan, baik birokrat dari tingkat bawah sampai atas, kita harus lebih selektif. System yang baik, pemimpin yang bijak dan rakyat yang cerdas harus bersinergi, sehingga yang dinamakan money politik, pemimpin karbitan dan istilah rakyat itu dianggap ada hanya pemilu dapat dikikis, karena sangat ironis sekali, negara Republik Indonesia yang mengikuti system demokrasi “semu” ternodai dengan hal-hal amoral seperti ini.

Tulisan ini adalah curahan hati yang “absurd”. kalau orang tidur ada yang mengiau, orang menulis juga ada yang mengiau, seperti saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semua murni opini saya yang terbentuk dari buku-buku yang memang selama ini saya sukai.

Yogyakarta. Santern, 27 maret 2012

H.M